Di Tengah Imbauan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bone Tegaskan PTM Berjalan Normal

Bone vs. Maros: Dua Wajah Kebijakan Pendidikan di Tengah Gejolak Nasional

Agen Berita Makasar– Di tengah hiruk-pikuk situasi nasional yang memicu kecemasan di berbagai daerah, dua kabupaten tetangga di Sulawesi Selatan, Bone dan Maros, justru memamerkan dua pendekatan yang berbeda dalam menyikapi imbauan pemerintah. Sementara Maros memilih langkah preventif dengan menerapkan Belajar dari Rumah (BDR), Bone dengan percaya diri memutuskan untuk melanjutkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) seperti biasa. Perbedaan kebijakan ini bukan sekadar perbedaan administratif, tetapi mencerminkan dinamika lokal, penilaian risiko, dan respons terhadap aspirasi orang tua yang sangat beragam.

Bone: Kepercayaan Diri atas Stabilitas dan Prioritas Pembelajaran

Pemerintah Kabupaten Bone, melalui Kepala Dinas Pendidikan Andi Fajaruddin, mengambil sikap yang jelas dan tegas. Menanggapi surat edaran imbauan dari pemerintah pusat yang mengisyaratkan kemungkinan gangguan akibat demonstrasi, Bone memilih untuk tidak mengikutinya secara membabi buta.

“Surat edaran tersebut bersifat imbauan. Sehingga penerapannya tetap mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing,” ujar Fajaruddin, seperti dikutip dari Tribun-Timur.com. Ia menegaskan, “Untuk Kabupaten Bone tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Dan kalau kita melihat kondisi Bone saat ini tetap aman dan kondusif, maka tidak ada alasan untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar di sekolah.”

Baca Juga: Kabut Kesedihan Menyelimuti Kalero, Bup Bone Hadir Beri Penghiburan dan Ibadah Umrah

Pernyataan ini menunjukkan otonomi daerah dalam mengambil keputusan yang dianggap paling tepat bagi warganya. Pertimbangan utama Bone adalah stabilitas keamanan yang mereka rasakan masih sangat terkendali. Meski mengakui adanya gelombang unjuk rasa di daerah lain, Fajaruddin menegaskan bahwa situasi di wilayahnya dapat dikelola dengan baik. “Kita tetap memantau situasi dan perkembangan ke depan. Sambil jalan, tetap kita prioritaskan keselamatan dan keamanan anak-anak kita dalam belajar,” jelasnya. Ini adalah prinsip wait and see yang berani, dengan keyakinan bahwa pembelajaran tidak perlu dihentikan untuk mengantisipasi sesuatu yang belum tentu terjadi.

Dukungan Orang Tua: Suara yang Didengarkan

Keputusan Pemerintah Kabupaten Bone ini bukan tanpa alasan. Kebijakan ini mendapat sambutan hangat dan rasa lega dari sebagian besar orang tua murid. Bagi mereka, kualitas pembelajaran dan kesiapan anak menghadapi ujian menjadi prioritas utama.

Nur (35), salah seorang wali siswa, menyatakan, “Kalau tatap muka itu anak-anak lebih cepat paham. Apalagi sekarang sebentar lagi ujian, jadi kami sebagai orang tua mendukung keputusan pemerintah. Yang penting keamanan tetap dijaga.”

Pendapat serupa diungkapkan oleh Irwan (40) yang khawatir dengan efektivitas pembelajaran daring. “Waktu belajar online dulu anak saya sering malas. Kalau di sekolah lebih disiplin. Kami setuju tetap tatap muka, apalagi kondisi Bone kan aman-aman saja.” Irwan juga menambahkan dimensi penting lainnya: perkembangan sosial anak. “Kalau hanya belajar di rumah, anak-anak cepat bosan. Mereka butuh bertemu teman-temannya. Jadi saya sangat mendukung tatap muka tetap berjalan.”

Dukungan ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Bone yang merasa kondisinya aman, mengorbankan PTM dianggap sebagai langkah yang tidak perlu dan justru kontra-produktif bagi masa belajar anak.

Maros: Langkah Antisipatif yang Lebih Hati-Hati

Berbanding terbalik dengan Bone, Pemerintah Kabupaten Maros melalui Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Andi Wandi Patabai, memilih jalan yang lebih berhati-hati. Setelah berkoordinasi intensif dengan aparat keamanan (Polres Maros) dan pemerintah daerah, mereka memutuskan untuk memberlakukan sistem Belajar dari Rumah (BDR) untuk sementara waktu.

Kebijakan ini tidak main-main, mencakup seluruh sekolah di lima kecamatan: Mandai, Turikale, Maros Baru, Marusu, dan Lau. Awalnya hanya akan diterapkan di 10 sekolah di sekitar Kota Turikale, namun setelah pertimbangan matang, cakupannya diperluas.

“Ini semata-mata untuk menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan,” tegas Andi Wandi. Alasan utamanya adalah informasi intelijen tentang rencana demonstrasi besar-besaran yang jalurnya diperkirakan melewati pusat kota Maros hingga bandara baru. Dalam situasi seperti ini, langkah preventif dianggap lebih bijak daripada menunggu hingga terjadi hal yang tidak diinginkan.

Meski PTM ditiadakan, aktivitas belajar tidak boleh berhenti. Sekolah diinstruksikan untuk menerapkan pembelajaran daring atau memberikan penugasan kepada siswa. Andi Wandi juga menekankan pentingnya peran serta orang tua. “Kami harapkan para guru memanfaatkan teknologi pembelajaran yang ada. Orang tua juga kami minta berperan aktif mendampingi anak-anak selama belajar dari rumah.”

Respon Orang Tua Maros: Dukung dengan Sedikit Keluh Kesah

Kebijakan Maros ini juga mendapatkan dukungan, meski disertai dengan pengakuan akan tantangan yang nyata. Suriyanti (35), orang tua siswa di Maros, menyatakan, “Kalau untuk keamanan anak-anak, tentu kami sebagai orang tua mendukung. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan.”

Namun, ia jujur mengungkapkan kendala yang dihadapi. “Tidak semua anak bisa fokus kalau belajar dari rumah. Kadang mereka lebih banyak main daripada belajar. Apalagi kalau orang tuanya juga sibuk bekerja.” Keluhannya mewakili jutaan orang tua di Indonesia yang pernah merasakan betapa sulitnya memastikan pembelajaran daring berjalan efektif.

Meski demikian, keselamatan tetap di atas segalanya. Suriyanti berharap, “Kalau bisa jangan terlalu lama, kasihan juga anak-anak. Tapi kalau memang demi keselamatan, kami ikut aturan pemerintah.” Ini adalah suara yang realistis: mendukung kebijakan protektif pemerintah sambil berharap normalitas dapat segera kembali.

Analisis: Dua Sisi Logika yang Sama-Sama Benar

Lantas, siapakah yang benar dalam dua kebijakan yang bertolak belakang ini? Jawabannya mungkin tidak hitam putih. Bone dan Maros sama-sama benar berdasarkan konteks dan informasi yang mereka miliki.

• Bone beroperasi berdasarkan logika kondisi nyata (real condition). Mereka melihat daerahnya aman, tidak ada ancaman langsung, dan menganggap menghentikan PTM justru akan mengganggu proses pendidikan yang sudah berjalan baik. Keputusan mereka berorientasi pada keberlangsungan dan kualitas pendidikan.

• Maros beroperasi berdasarkan logika antisipasi risiko (risk anticipation). Mereka memiliki informasi spesifik tentang potensi gangguan yang bisa membahayakan keselamatan warga sekolah. Bagi mereka, mencegah bahaya—meski hanya bersifat potensial—adalah langkah yang paling bertanggung jawab. Keputusan mereka berorientasi pada keamanan dan keselamatan (safety first).

Kedua pendekatan ini sah-sah saja dan menunjukkan desentralisasi pendidikan yang bekerja. Daerah diberi keleluasaan untuk menilai situasi lokalnya sendiri. Yang terpenting, kedua kebijakan sama-sama ditempuh dengan komunikasi yang transparan dan komitmen untuk terus mengevaluasi situasi. Baik Bone maupun Maros menyatakan akan memantau perkembangan dan siap menyesuaikan kebijakan jika situasi berubah.

Pada akhirnya, perbedaan ini adalah pelajaran berharga bahwa dalam mengelola negara sebesar dan seberagam Indonesia, kebijakan yang kaku dan seragam seringkali tidak efektif. Fleksibilitas berdasarkan konteks lokal, didukung oleh koordinasi yang solid dan pertimbangan yang matang, adalah kunci untuk merespons setiap tantangan dengan tepat, demi masa depan dan keselamatan generasi penerus bangsa.