Makasar – Risiko Balik Usulan pembangunan helipad di gedung baru DPRD Makassar memicu kontroversi luas di kalangan masyarakat dan pengamat kebijakan publik.
Namun, usulan pembangunan helipad di atap gedung tersebut dinilai banyak pihak sebagai keputusan yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Bangun JDU SPAM Mamminasata Rp 75 M demi Akses Air Minum Layak
Beberapa pengamat mempertanyakan urgensi dari fasilitas ini, mengingat belum adanya kebutuhan mendesak penggunaan helikopter oleh anggota dewan di Makassar.
Mereka menilai pembangunan helipad lebih mencerminkan kemewahan ketimbang fungsi pelayanan publik yang efektif.
Dari sisi anggaran, pembangunan helipad diperkirakan menelan biaya yang tidak sedikit, yang dinilai lebih bermanfaat jika dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa usulan tersebut hanya akan menambah citra elitis dari lembaga legislatif di mata masyarakat.
ini Di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Makassar, seperti pengangguran dan kemiskinan, proyek semacam
Banyak warga mempertanyakan apakah pembangunan helipad merupakan prioritas yang tepat dalam konteks pelayanan kepada rakyat.
Akademisi dari Universitas Hasanuddin menyatakan bahwa pembangunan fasilitas negara harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan.
ini Ia menambahkan bahwa pembangunan harus menjawab kebutuhan rakyat secara langsung, bukan sekadar kenyamanan bagi pejabat publik.
Dari sisi teknis, pembangunan helipad juga memiliki risiko tersendiri, khususnya terkait keamanan dan kelayakan struktur gedung.
Helipad membutuhkan spesifikasi teknis khusus agar tidak membahayakan bangunan maupun orang di dalamnya saat helikopter lepas landas atau mendarat.
Lalu lintas udara di atas kota Makassar harus mendapat izin dari otoritas penerbangan, dan hal itu tidak selalu mudah.
Potensi risiko bagi keselamatan warga sekitar pun menjadi sorotan, mengingat kemungkinan terjadinya kecelakaan penerbangan.
Dari aspek hukum, proyek ini juga perlu melalui berbagai tahapan izin dan audit, termasuk dari Kementerian Perhubungan.
DPRD Makassar sendiri belum memberikan penjelasan rinci mengenai tujuan utama dari pembangunan helipad tersebut.
